Daerah Sosialisasikan

Tindak lanjuti legitimasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, pemerintahan membuat team mandiri untuk menyelesaikan Perancangan Ketentuan Pemerintahan (RPP) dan Perancangan Ketentuan Presiden (RPerpres).

Eken mengaskan, Pemerintahan memiliki komitmen memberi keringanan dan kejelasan ke warga dan aktor usaha untuk mendapatkan hak atas tanah mereka.

Seirama, Deputi Sektor Pengaturan Peningkatan Daerah dan Tata Ruangan, Kementerian Koordinator Sektor Ekonomi Wahyu Utomo mengutarakan berkenaan keutamaan pengaturan ruangan supaya bisa semaksimal kemungkinan memberikan dukungan aktivitas ekonomi.

“Seluruh aktivitas ekonomi itu memerlukan ruangan, misalkan dalam pembangunan infrastruktur. Permasalahannya ruangan itu terbatas. Karena itu, perlu ditata pengaturannya dengan memerhatikan daya bantu alam, lingkungan, dan sebagainya,” kata Wahyu Utomo dalam peluang yang serupa.

Wahyu menguraikankan beberapa muatan materi khusus yang ditata berkaitan pengaturan ruangan ini. Pertama, integratif tata ruangan, baik pada udara, darat, laut, atau ruangan dalam bumi. Ke-2 , peringkasan produk gagasan tata ruangan.

Ke-3 , kecocokan aktivitas pendayagunaan ruangan dalam hal pemberian izin usaha. Dokumen tata ruangan akan disesuaikan dengan mekanisme Online Single Submission (OSS).

“Hingga waktu ingin mengurusi ijin, tak perlu tiba ke banyak lembaga. Kecuali menyederhanakan proses, waktu disingkat. Misalkan untuk RDTR yang umumnya perlu 36 bulan semenjak pengaturan sampai penentuan, kita harap dapat usai dalam 12 bulan,” papar Wahyu.

Ke-4, lanjut ia, yaitu pengadaan peta landasan. Pemerintahan tengah membuat Peraturan Satu Peta (One Map Kebijakan) yang direncanakan menjadi 1 referensi untuk seluruh spatial rencana di pusat atau wilayah. “Ini coba menyelaraskan dan mengakhiri masalah bertumpang-tindih tempat,” tambah Wahyu.

Selanjutnya yang paling akhir, ialah berkenaan digitalisasi dalam tata ruangan. “Di Kementerian ATR/BPN itu telah ada yang bernama Gistaru (Mekanisme Info Geospasial Tata Ruang),” terangnya.

Sesaat berkenaan penyediaan tanah, Wahyu menjelaskan jika pemerintahan menilai supaya prosesnya dipercepat. Masalahnya penyediaan tanah adalah kunci untuk memperlancar proses pembangunan infrastruktur.

Updated: January 15, 2021 — 5:59 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published.